Portofolio Penanganan Pajak & Kasus Klien

Perusahaan distributor FMCG mengalami selisih pencatatan omzet senilai Rp 4,2 Miliar antara peredaran bruto pada rekening koran operasional, rekapitulasi e-Faktur PPN, dan pembukuan internal. Kondisi ini berisiko tinggi memicu koreksi fiskal sepihak oleh pemeriksa pajak dan ancaman sanksi administrasi kurang bayar PPh Badan hingga ratusan juta rupiah menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan.

Tim konsultan Simpel Pajak melakukan ekualisasi komprehensif antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN dan peredaran bruto PPh Badan, rekonsiliasi fiskal positif/negatif sesuai UU HPP, serta koreksi penyesuaian pos beban non-deductible (natura fasilitas karyawan sesuai PMK No. 66/2023, beban representasi, dan amortisasi aset tetap). Seluruh dokumen pendukung diverifikasi ketat sebelum submit e-Filing DJP.

Sebagai eksportir mebel kayu dengan fasilitas PPN 0%, perusahaan mengakumulasi Pajak Masukan (PM) atas pembelian bahan baku dan operasional pabrik yang melampaui Pajak Keluaran (PK) senilai Rp 1,45 Miliar. Manajemen ragu mengajukan klaim restitusi kelebihan bayar karena kekhawatiran memicu audit menyeluruh (all-taxes audit) yang rentan menimbulkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Kami melaksanakan pre-audit tax check komprehensif terhadap 100% berkas transaksi: validasi Faktur Pajak Masukan elektronik, konfirmasi arus kas bank, invoice supplier, dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), bill of lading, hingga rekonsiliasi kartu stok. Konsultan Simpel Pajak mendampingi penuh proses uji materi keabsahan bukti bersama tim pemeriksa KPP Pratama.

Klien menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Account Representative (AR) KPP Pratama terkait anomali perputaran kas rekening bank penampung proyek dan indikasi selisih pemotongan PPh Final Jasa Konstruksi (PP No. 9/2022) dengan estimasi potensi kurang bayar dan denda Rp 620 Juta.

Konsultan Simpel Pajak membedah matriks pengawasan DJP, merekonstruksi Berita Acara Serah Terima (BAST) termin pekerjaan tahun jamak (multi-years), menyusun rekonsiliasi arus uang vs arus fisik, serta merumuskan Surat Tanggapan Resmi SP2DK berlandaskan bukti potong unifikasi yang sah. Tim kuasa pajak mendampingi direksi dalam audiensi klarifikasi resmi di KPP.

Klinik swasta yang berkembang pesat memiliki pembukuan bercampur antara kas pribadi pemilik dan operasional selama 3 tahun. Tidak tersedianya Neraca dan Laporan Laba Rugi sesuai standar baku perbankan menyebabkan penolakan fasilitas pinjaman ekspansi modal kerja senilai Rp 2,5 Miliar serta rentan sanksi pencatatan tidak tertib perpajakan.

Melakukan rekonstruksi transaksi mundur selama 36 bulan, pemisahan entitas kepemilikan aset, penyusunan Bagan Akun Standar (COA) industri medis, penerapan sistem akuntansi berbasis cloud, serta integrasi pemotongan PPh 21 jasa medis dan PPh 23 pihak ketiga yang tersinkronisasi langsung dengan SPT Tahunan Badan.